Kemenakertrans Diminta Pantau Surat Perintah Bayar Bagi Buruh Tangerang

22-05-2013 / KOMISI IX

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diminta Komisi IX DPR RI untuk terus memantau dan mengawal Surat Perintah Bayar sebesar Rp 2 Milyar yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang (Disnaker) untuk memenuhi hak-hak normatif buruh di CV Sinar Logam, Sepatan Timur, Tangerang.

Permintaan tersebut, disampaikan Anggota Komisi IX, Hernani Hurustiati (F-PG) saat Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan jajarannya yang dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5)

Dijelaskan Hernani, bahwa dari hasil rapat dengan Bupati  dan Disnaker Tangerang, Disnaker Tangerang  telah mengeluarkan surat perintah bayar  kurang lebih Rp 2 Milyar  kepada  pemilik CV. Sinar Logam yang harus diberikan kepada 34 pekerja.  Dengan perincianupah pekerja sebesar Rp 418 juta, pesangon Rp 200 juta, dan lembur  sebesar Rp 1,7 milyar.

Karena ini sudah terekspose dalam rapat dengan Komisi IX, dan kemudian juga Disnaker  atau Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengekspose pula di media,  yang tentunya ini menjadi perhatian masyarakat. Hernani mempertanyakan, apakah ini hanya sekedar pencitraan, apakah memang betul-betul diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu buruh-buruh.

“Oleh karena itu, kami  minta  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus memantau dan mengawal apa yang telah menjadi harapan para pekerja ini, bahwa mereka akan mendapatkan pesangon yang sedemikian banyak. Disamping dari Kabupaten Tangerang sendiri sudah memberikan masing-masing Rp 1 juta, tetapi itupun saya kira hanya sebagai uang untuk kembali ke daerah dan ini tidak menyelesaikan masalah dengan adanya kasus-kasus tersebut,” papar Hernani.

Hernani juga mempertanyakan, apakah Surat Perintah Bayar yang dkeluarkan Dinas Tenaga Kerja Tangerang  mempunyai kekuatan hukum. Dan, apakah ini bisa dilaksanakan melihat dari kondisi dari pemilik perusahaan tersebut saat ini  sudah  ditahan. Hal ini penting, karena menurutnnya, ini sudah menjadi harapan bagi pekerja itu sendiri. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...
Komisi IX Pastikan Dukungan Anggaran Pusat untuk Tekan Stunting di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA,Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan komitmen DPR untuk memastikan program dan anggaran dari pemerintah...